PENGARUH PEMERINTAH UNTUK MENGATASI KONDISI EKONOMI

Potret kemuraman ekonomi akibat gelombang krisis keuangan global yang diawali di Amerika Serikat saat ini bukan lagi bayang-bayang semata melainkan telah menjadi kenyataan. Kemuraman tersebut ditandai dengan berbagai langkah tak populer di bidang keuangan yang terjadi di AS dan kini mulai menampakkan dampaknya ke negara-negara di kawasan lainnya.  Secara reguler, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengingatkan pada semua kalangan di dalam negeri tentang potensi ancaman kesulitan ekonomi sebagai dampak dari krisis tersebut yang kerap disebutkan Kepala Negara ibarat tsunami yang berepisentrum di AS dan kemudian menyapu negara-negara lainnya.

Pemerintah tidak tinggal diam dan menunggu hingga badai itu melewati Indonesia serta memporak-porandakan ekonomi nasional, namun demikian peran pemerintah pusat saja tidak cukup, perlu ada keikutsertaan pemerintah daerah di bawah para pimpinan daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian meminta para gubernur dan pimpinan daerah untuk mengoptimalkan potensi keuangan di daerah masing-masing sehingga mendorong pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap tenaga kerja.

Menurut Presiden Yudhoyono, ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi ancaman krisis keuangan dan resesi dunia sehingga Indonesia tidak terpuruk dalam kesulitan ekonomi yang pelik.  "Yang pertama kita sama-sama menjaga agar sektor riil tetap bergerak. Memang perlu kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha dan perbankan. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi yang serius antara jajaran tersebut," tegasnya.
Hal tersebut harus dilakukan, menurut Presiden, untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang berlebihan yang pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat.  "Pemerintah tentu akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah hal tersebut, namun dunia usaha pun harus mau berbagi risiko, keuntungan saat ini tentu tidak sama dengan jumlah keuntungan usaha saat negara tidak dalam situasi seperti sekarang," paparnya.

"Prioritas yang kedua adalah upaya mengatasi gelombang pengangguran baru dengan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, dermaga, jalan, bandara dan lainnya. Melalui langkah itu di satu sisi bisa menyerap tenaga kerja dan di sisi lain dengan dibangunnya fasilitas itu bisa mendorong sektor riil," kata Presiden.

Sementara hal yang ketiga, Presiden meminta aparat di pusat dan daerah agar terus menjalankan program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan, Jaminan kesehatan Masyarakat dan juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Langkah pemerintah pusat

Sebelum menyampaikan ajakan pada para Gubernur untuk mengambil langkah bersama dalam mengatasi dampak krisis keuangan global, Presiden telah meminta para menterinya untuk menyiapkan rencana aksi atau "action plan" untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional yang kemudian dapat menjadi pijakan pemerintah daerah untuk bergerak bersama.

Untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pengangguran akibat krisis keuangan global melalui penyerapan tenaga kerja, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur itu, lanjut dia, di antaranya adalah pembangunan jalan tol di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perbaikan sarana pelabuhan dan jalan kereta api di bawah Menteri Perhubungan serta infrastruktur komunikasi di bawah Menteri Komunikasi dan Informatika.

Cegah langkah ragu

Gerak cepat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan sejumlah rencana kerja pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan saat mengatasi dampak krisis keuangan yang sudah semakin tampak nyata. Timbulnya suasana ragu dalam melaksanakan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah akibat takut melakukan kesalahan prosedur yang berujung pada penuntutan hukum, memunculkan wacana untuk meninjau ulang Keppres nomor 80 tahun 2003 yang mengatur hal itu.

"Saya mendapat berbagai rekomendasi atas terjadinya suasana dimana pejabat takut mengambil keputusan karena takut dianggap korupsi," kata Presiden. Hal itu menurut Kepala Negara dapat menghambat usaha-usaha pemerintah di masa krisis keuangan global ini untuk membangun sejumlah proyek yang dinilai bisa membantu sektor ekonomi bergerak dan juga penyerapan tenaga kerja sehingga perekonomian nasional tidak terpuruk. "Saya akan duduk dengan para penegak hukum baik KPK, BPK dan lainnya untuk membangun pemahaman bahwa dalam kondisi seperti ini perlu diambil tindakan yang cepat dan tepat. Perlu ada aturan yang bisa mempercepat proses," kata Presiden.

Namun demikian, Kepala Negara menegaskan hal itu bukan berarti memberikan peluang atau toleransi terhadap praktek korupsi. Hal itu dilakukan agar prosedur bisa lebih ringkas tanpa melanggar hukum.
"Ubahlah cara pikir agar menjadi jelas dan gamblang. Kita gigih memberantas korupsi tapi jangan sampai timbul iklim yang tidak perlu," tegasnya. Kepala Negara berkeyakinan dengan usaha keras dari berbagai pihak dan niat tulus untuk bekerja demi kepentingan rakyat, maka semua rintangan, masa sulit dan juga hambatan dapat dilalui dengan baik. Kerjasama kolektif, demikian yang dimaksud Presiden Yudhoyono.