Tujuan dan Kebijakan Ekonomi

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas factor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.

Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.

3. Menghindari inflasi.

Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran. Sering sekali inflasi terwujud akibat permintaan agregat masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu.

4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.

Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

5. Neraca pembayaran yang tidak defisit.

Neraca pembayaran yang deficit berimplikasi kepada meningkatnya pengangguran. Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.

6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil antar golongan masyarakat dan daerah makakemakmuran suatu bangsa dapat dicapai. Sebaliknya, jika tidak tercapai keadilan maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.